halopedeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ditjen Pajak sedang menjadi sorotan. Bermula dari kasus kekerasan yang dilakukan anak salah satu mantan petinggi di Ditjen Pajak hingga berujung pada penyelidikan oleh KPK dan PPATK karena diduga ada ketidakwajaran aliran dan kekayaan.
Akibat kejadian ini, muncul desakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Tapi apakah memang seharusnya Sri Mulyani mesti mundur? Ketua Badan Anggaran DPR, M.H. Said Abdullah tidak sependapat.
Iamengatakan kejadian ini merupakan kesempatan bagi Menkeu Sri Mulyani untuk melakukan pembenahan dan melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementrian keuangan. Namun demikian, ia memberikan beberapa catatan.
“Saya kira dari kasus RAT ini kita semua, termasuk Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mendapatkan blessing in disguise. Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk berbenah, membersihkan Kementerian Keuangan dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Rabu (8/3/2023).
Baca: Resmi dipecat, RAT kemungkinan diajukan ke pengadilan
Said meyakini bahwa ada banyak talenta insan pajak yang berintegritas, bisa memegang amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Menurutnya diperlukan peluang untuk mengembangkan potensi mereka.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah yang dipilih Menkeu dengan melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang didukung oleh PPATK untuk melakukan ‘bersih-bersih’ di Instansi yang dipimpinnya, khususnya Ditjen Pajak.
“Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti. Sekali lagi kita dorong dan dukung Menteri Keuangan lakukan bersih-bersih, walaupun itu pahit, namun kedepan, langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak,” ujarnya
Said berharap adanya whistleblowing system di Kementerian Keuangan. Ditambahkannya, jika sistem tersebut sudah ada namun belum berjalan optimal maka Menkeu Sri Mulyani dapat menjadi pelopor perbaikan sistem.
Menurutnya langkah ini akan membuat insan pajak berpikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang. Ia berharap Kemenkeu membuka partisipasi masyarakat secara luas dalam pengawasan.
Said menyarankan Sri Mulyani membuka partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak. Termasuk tokoh-tokoh profesional dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Langkah ini akan memulihkan kepercayaan stakeholder strategis terhadap Ditjen Pajak.
"Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh tokoh beberapa saat lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak,” tambahnya.
Baca: DJP akan periksa 6 perusahaan yang terkait dengan RAT
Pada kesempatan yang sama, Said mengutarakan bahwa Sri Mulyani perlu melibatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu serta memperbaiki sistem yang ada.
“Bukankah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan ketentuan tentang aksi strategi nasional pencegahan korupsi di setiap kementerian dan lembaga. Menteri Keuangan bisa minta hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dijalankan di Ditjen Pajak, dan melakukan perbaikan yang diperlukan,” kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Artikel Terkait
Penerimaan Pajak Lampaui Target, Sri Mulyani Bahagia
Ingin Tahu Gajimu Kena Pajak Penghasilan (PPh) Nggak? Simak Infonya Di sini
Sri Mulyani Bersikap Keras Atas Pegawai Pajak Rafael Untuk Kembalikan Kepercayaan Masyarakat