Lindungi UMKM, Pemerintah Diminta Larang Impor Produk Berbasis Budaya

halopedeka.com - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki  sepakat untuk melindungi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dari serbuan produk impor.

Keduanya prihatin prihatin terhadap kondisi UMKM Indonesia yang terjepit akibat serbuan produk impor.

“Keberpihakan pada UMKM  sangat penting bagi masa depan Indonesia,” kata Gobel saat menerima Menteri Teten di rumah dinasnya, Jumat (7/4/2023).
 

Keduanya mendiskusikan tentang masalah koperasi dan UMKM, termasuk juga membahas soal produk herbal seperti jamu, wellness, dan fitofarmaco. Mereka juga membahas produk tekstil tradisional Indonesia seperti batik, songket, tenun, dan kain karawo. Selain itu mereka juga membahas tentang impor garmen dan kain bekas.

“UMKM harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bahkan bisa menjadi salah satu pilar ekspor produk Indonesia,” kata Politisi Fraksi Partai Nasdem ini.
 

Pimpinan DPR Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini juga mengatakan, perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan terhadap UMKM memiliki makna strategis bagi ekonomi nasional dan ketahanan nasional.

Ia menyebutkan sejumlah alasan mengapa keberpihakan kepada UMKM sangat penting, yaitu:

Pertama UMKM menyerap tenaga kerja yang sangat besar;

Kedua, jumlah UMKM sangat besar;

Ketiga, produk UMKM memiliki kandungan lokal yang sangat besar; 

Keempat, UMKM merupakan pilar utama nasional dalam menghadapi beragam krisis nasional; 

Kelima produk-produk UMKM banyak yang merupakan wujud dari kebudayaan nasional seperti batik, handicraft, tenun, songket, jamu, dan sebagainya; dan 

Keenam, basis UMKM berada di desa sehingga berada di akar rumput.
 

“Ekonomi yang berbasis budaya selalu mengandung filosofi budaya kita dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarahnya sangat panjang. Jika ekonomi berbasis budaya ini punah maka kita akan kehilangan pijakan,” katanya.
 

Untuk melindungi UMKM, Gobel meminta kepada pemerintah untuk melarang impor produk ekonomi yang berbasis budaya bangsa, seperti batik, songket, tenun, dan sebagainya.