China Minta Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dijamin APBN, Ini Reaksi DPR

halopedeka.com - China mendesak pemerintah Indonesia untuk menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Namun, DPR meminta pemerintah tak langsung mengiyakan permintaan ini dan berpikir panjang terkait permintaan tersebut. 

"Jangan sampai anggaran dan kondisi ekonomi yang stabil saat ini digoyang oleh isu terkait pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut," ujar Anggota DPR RI Bakri HM kepada Parlementaria saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Bakri mengingatkan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus berpikir panjang.

"Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik. Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” ujarnya

 Baca: Kereta Cepat Jakarta Bandung siap neroperasi pertengahan 2023

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku terkejut dengan adanya desakan dari pihak China untuk menjadikan penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diperkuat dengan APBN.

Padahal, dirinya menyampaikan, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari APBN.

“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Untuk itu, Legislator Dapil Jambi itu pun mendorong pemerintah agar tetap kembali pada kesepakatan awalnya. “Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” tutupnya.