Menpan RB-DPR RI Bicarakan Solusi Ke Depan Tenaga Honorer 2023. Simak Pembahasannya.

halopedeka.com- Pembicaraan antara Menpan RB, Abdullah Azwar Anas dan Komisi II DPR RI tentang tenaga honorer 2023 yang berjumlah di atas 2 juta orang nampaknya perlu direspon dengan kebijakan yang solutif tapi tidak berdampak negatif terhadap aspek lain.

Pemerintah melalui Kemenpan RB menyampaikan beberapa alternatif kebijakan yang perlu dikonsultasikan atau dibicarakan bersama dengan DPR RI terkait tenaga honorer 2023 tidak ada lagi di kantor-kantor pemerintah, karena hanya ada dua jenis pegawai yakni: ASN/PNS dan PPPK.

Baca Juga: Ganjar Pamer Rambut Hitam Setelah Ramai Pemimpin Rambut Putih Ucap Jokowi

Perlu diperkirakan alternatif solusi yang terbaik bagi tenaga honorer 2023 atau pegawai non ASN ini de depannya. Sebaliknya tenaga honorer 2023 juga perlu mencari alternatif masing-masing seandainya tidak dapat diakomodir sebagai ASN atau PPPK.

Kemenpan RB memberikan 3 alternatif solusi yang dibicarakan bersama dengan Komisi II DPR RI dengan menyodorkan berbagai kekurangan dan kelebihannya untuk mengakomodasi tenaga honorer 2023 atau non-ASN tersebut (21/11/2022).

Baca Juga: Pembahasan Skema Kebijakan Nasib Tenaga Honorer 2023 Antara Menpan RB dan DPR RI Yang Perlu Diketahui

2. Seluruh tenaga Non ASN diberhentikan seluruhnya.

Tapi, perlu diketahui bahwa ketiga alternatif skema  tersebut memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya. 

Karena terkait dengan pengajuan skema alternatif solusi di atas, Menpan RB  Abdullah Azwar Anas mengatakan,  pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau pegawai honorer (4/10/2022).