Pembedaan Tarif KRL Commuter Line Bisa Bikin Subsidi BBM Membengkak

halopedeka.com - Rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif KRL commuter line tahun 2023 dengan melakukan penyesuaian sistem  pembayaran atau pembedaan tarif menuai kritik.

Kebijakan pembedaan tarif KRL commuter line yang direncanakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinilai bisa mendorong orang beralih menggunakan kendaraan pribadi yang buntutnya duit subsidi BBM bisa membengkak.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan  akan ada penyesuaian pada tarif KRL commuter line untuk orang-orang kaya agar subsidi bisa tepat guna.

Untuk keperluan penyesuaian tarif KRL commuter line tersebut Pemerintah berencana menggunakan data Kemendagri atau data terpadu di Kementerian Sosial dan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil para penumpang KRL.

"Dengan terbitnya kartu ini penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp10 ribu," terang Kemenhub saat menjelaskan kebijakan baru terkait tarif KRL commuter line ini.

Baca: Nggak kira-kira, subsidi BBM lebih Rp 502 triliun setahun

Kebijakan pembedaan tarif KRL commuter line ini dinilai diskriminatif dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menghemat APBN dari subsidi BBM. 

"Saya  menganggap  bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan," Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama seperti dikutip Parlementaria. 

Suryadi mengingatkan bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak. Dimana ia menilai tarif KRL commuter line bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari moda kendaraan pribadi ke moda transportasi massal seperti KRL. 

"Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut," tegasnya.

Sebelumnya juga, kata SJP, pihaknya telah menyatakan penolakan atas rencana kenaikan tarif tarif KRL commuter line. Apalagi Ia menilai subsidi Rp 3,2 triliun untuk pengguna kereta api pada tahun 2022 oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih sangat minim. 

Secara teknis KRL commuter line masih mengalami over load di jam-jam sibuk, sehingga pengguna tarif KRL commuter line belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya.

"Dan untuk tahun 2023, kita minta subsidi untuk transportasi massal seperti tarif KRL commuter line sebaiknya diperbesar agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal," pungkasnya.