Desy Ratnasari dan Teknologi Pengolahan Sampah

- Selasa, 13 Desember 2022 | 16:00 WIB
Desy Ratnasari. Foto: Rakyat Merdeka
Desy Ratnasari. Foto: Rakyat Merdeka

halopedeka.com - Anggota Badan Legislatif DPR RI Desy Ratnasari menilai Pemprov Jawa Timur perlu bersinergi dengan para akademisi untuk memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, Desy Ratnasari menilai, selama ini para akademisi yang ada di provinsi itu selama ini belum dimanfaatkan kontribusinya secara maksimal dalam hal penemuan teknologi pengelolaan sampah.

“Ketika teknologi pengelolaan sampah ini diadopsi dan dimanfaatkan, nanti ada aturan lain lagi yang belum mendukung pemanfaatan, seperti  (aturan mengenai) energi thermalnya. Mungkin itu kembali lagi kepada Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan,” jelas Desy Ratnasari kepada Parlementaria usai melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/12/2022).

Baca : Bulan bebas plastik? Pasti bisa

Di sisi lain, terkait terkait teknologi pengelolaan sampah, maka akan berkaitan erat juga dengan kementerian dan lembaga lain, misalnya dengan BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur, lalu dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR). “Lalu bagaimana juga pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari pada partisipasi masyarakat dan Akademisi,” ungkap Desy.

Karena itu, Desy Ratnasari yang kini tercatta sebagai Legislator Dapil Jawa Barat IV ini berharap pemerintah bisa lebih maksimal dalam berkontribusi bersama masyarakat dan juga Akademisi untuk mengimplentasikan sebuah teknologi dalam mengurangi sampah.

Terlebih, Desy Ratnasari berharap pemerintah memberikan ruang dalam Undang-undang tentang pemanfaatan teknologi ini.

 “Jangan sampai anak-anak indonesia yang cerdas dan bagian dari masyarakat yang bisa menghasilkan sebuah teknologi mengurangi sampah, tapi tidak didukung oleh pemerintah. Sehingga memberikan kontribusi yang komprehensif untuk pemanfaatan. Termasuk, terkait energi ya harus ada Energi Baru dan Energi Terbarukan, lalu Pemerintah juga siap memberikan payung hukumnya,” tutupnya 

Baca: Cara menuai cuan dari memilah sampah

Terpisah, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah tak sepenuhnya berjalan dengan baik di daerah. Badan Legislatif (Baleg) menilai bahwa tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai peran swasta dan investor berpengaruh besar pada proses pengolahan sampah tersebut.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bagi Baleg untuk merevisi UU tersebut, khususnya terkait dengan menambahkan substansi tersebut agar pengolahan sampah bisa berjalan dengan optimal. 

"Karena ternyata pada saat kita membagikan kewenangan, pemerintah daerah dan provinsi ini kan tidak mempunyai support anggaran yang sangat besar. Sehingga, mau tidak mau, mereka harus melibatkan pihak investor atau swasta. Nah, kalau melibatkan investor dan swasta, otomatis juga ada aset yang yang harus dikelola atau yang diberikan kepada mereka. Apakah mereka aset itu tanahnya dari pemerintah daerah, kemudian pembangunan dan teknologinya dari investor dan sebaliknya," ungkap Selly kepada Parlementaria, usai memimpin pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Baleg ke Sulawesi Utara, Kamis, (8/12/2022).

 

Editor: Pramesti Utami

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Anies Baswedan Mengenang Kepergian Ridwan Saidi

Senin, 26 Desember 2022 | 10:00 WIB

Desy Ratnasari dan Teknologi Pengolahan Sampah

Selasa, 13 Desember 2022 | 16:00 WIB
X