Lembaga Pelatihan Perlu Lakukan Transformasi dan Adaptasi Teknologi

Halopedeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Warsito mengatakan, di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, lembaga pelatihan perlu melakukan transformasi dan adaptasi terhadap teknologi agar tidak ketinggalan zaman.

Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional, Festival Teknologi, dan Rapat Kerja Nasional Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) 2023 di Hotel Menara Peninsula Jakarta, pada Selasa (29/8).

Warsito menambahkan, dunia industri harus terus melaju mengikuti perkembangan teknologi. Hal itu karena digitalisasi memainkan peran yang sangat penting dalam revitalisasi pelatihan vokasi. Digitalisasi tersebut juga memungkinkan pengembangan konten pelatihan menjadi lebih menarik dan interaktif. 

“Agar dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan ‘melek’ digital, lembaga pelatihan seperti LKP dan LPK harus lebih ‘melek’ digital,” ujar Warsito.

Untuk diketahui, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina oleh Kementerian Ketenagakerjaan merupakan lembaga pelatihan vokasi yang diharapkan dapat berperan dalam menyukseskan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Warsito juga menyampaikan lembaga pelatihan perlu berinovasi agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk bekerja maupun berwirausaha. Berkenaan dengan itu, Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2023 sektor industri kecil dan menengah telah menyerap tenaga kerja hingga 12,39 juta orang atau 66,25% dari total tenaga kerja di sektor industri.

“Hasil ini menunjukkan bahwa kewirausahaan dapat menjadi salah satu strategi mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta berperan sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Warsito menyampaikan, Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Peluncuran Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2023 menegaskan, adanya disrupsi di berbagai sektor telah menyebabkan munculnya pekerjaan baru yang membutuhkan penguatan keahlian baru. 

Oleh karena itu, Indonesia harus bekerja lebih cepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusannya dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menguasai emerging knowledge.

Warsito berharap HIPKI dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui penciptaan lulusan pelatihan vokasi yang kompeten. Hingga pada akhirnya, semua usia produktif di Indonesia dapat berkinerja dengan baik, baik di dalam maupun luar negeri, berwirausaha ataupun melanjutkan studi.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Umum HIPKI Asep Syaripuddin, Ketua Dewan Pertimbangan HIPKI Suharsono, para perwakilan pengurus wilayah HIPKI seluruh Indonesia, perwakilan Kemendikbud, serta perwakilan Kemenaker dan perwakilan KADIN.