Reformasi Birokrasi Sudah Mendesak: Rakyat Tak Terlayani Tapi ASN Justru Pamer Kuasa

halopedeka.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran pemerintah untuk terus melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani, rakyat terlayani dengan baik secara efektif dan akuntabel,” ujar Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP mengenai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, di Istana Negara, Kamis (02/03/2023) siang.

Presiden menuturkan, dirinya memahami kekecewaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang dianggap belum memberikan pelayanan yang baik namun malah menunjukkan perilaku jemawa dan hedonis. Untuk itu Reformasi Birokrasi nggak bisa ditunda

“Hati-hati, tidak hanya urusan Pajak dan Bea Cukai, pada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Kalau seperti itu, ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” ucapnya.

Kepala Negara pun memerintahkan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajaran masing-masing, serta mengingatkan mengenai hal yang tidak boleh dilakukan dan  boleh dilakukan oleh aparat pemerintah.

“Sekali lagi, saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial,” ujarnya.

Baca: Gaya hidup ramah lingkungan itu keren

Secara khusus Presiden memerintahkan jajaran Polri, Kejaksaan Agung, dan aparat hukum lainnya untuk melakukan pembenahan secara internal sebelum melakukan penegakan hukum kepada aparat pemerintah lainnya.

“Di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) agar birokrasi Indonesia lebih lincah dalam melayani serta berdampak bagi masyarakat.

“Bagaimana birokrasi ini bisa lebih berdampak, yang kedua birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga, harapan Presiden ini, birokrasi kita lincah,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/03/2023).

Untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, menurut Menteri PANRB, diperlukan pembenahan birokrasi atau Reformasi Birokrasi secara internal terlebih dahulu, salah satunya di sektor kepegawaian.

“Sekarang sudah dari sebelas proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup tiga saja. Sehingga ASN untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi, sekarang sudah jauh lebih mudah. Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, sekarang tinggal tiga saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah,” ungkapnya.

Baca: Komnas Perempuan Desak Negara Legalkan Perkawinan Beda Agama

Terkait reformasi yang berdampak, kata Anas, pihaknya tengah mendorong kerja-kerja birokrasi secara kolaboratif agar semakin memiliki dampak ke masyarakat. Kementerian PANRB, lanjutnya, mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi Reformasi Birokrasi tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.