Komisi VII DPR Akan Bentuk Panja untuk Selidiki Kebakaran Depo Plumpang

halopedeka.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan dukacita yang mendalam atas jatuhnya korban, baik yang meninggal maupun yang saat ini masih dirawat di rumah sakit akibat kebakaran Depo Plumpang.

Belasungkawa juga disampaikan bagi warga yang juga kehilangan tempat  tinggalnya, akibat kebakaran Depo Plumpang yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

Edy juga meminta agar Pertamina melakukan audit investigatif terkait kebakaran di Depo Plumpang tersebut.

"Kami meminta Pertamina untuk melakukan audit investigatif, yang meliputi audit teknis, audit prosedural, audit keselamatan dan audit management pengelolaan depo agar kita bisa mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut dan untuk tentunya mencegah terulangnya kejadian serupa," ungkap Eddy dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (4/3/2023).

Selain itu, pihaknya juga meminta aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan yang sangat mendalam agar diketahui penyebab kebakaran Depo Plumpang tersebut. Hal itu apakah terjadi karena salah pengelolaan ataukah karena sabotase, mengingat depo-depo ini merupakan objek vital yang sangat penting bagi distribusi bahan bakar.

 "Berikutnya kami juga meminta Pertamina bertanggung jawab atas biaya kesehatan bagi warga yang terkena dampak dari kebakaran tersebut dan juga mengganti rumah tempat tinggal warga yang terbakar yang terdampak akibat kebakaran tersebut," tambah Politisi Fraksi PAN ini.

Baca: Setidaknya 16 orang tewas akibat kebakaran Depo Plumpang  

Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM),  juga akan segera memanggil Direksi Pertamina pada masa sidang akan datang. Hal itu agar mendapatkan informasi yang jelas terkait penyebab dari kejadian tersebut.

"Serta untuk mengetahui tindak lanjut dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh Pertamina, agar tidak terulang lagi kasus serupa. Mengingat sebelumnya juga terjadi kasus kebakaran di beberapa kilang Pertamina, seperti kilang Pertamina di Cilacap dan Balikpapan tahun sebelumnya,” tutupnya

Terpisah, anggota Komisi VII DPR Nurhasan mengatakan, kebakaran Depo Plumpang milik Pertamina itu sejatinya bukan kejadian yang pertama. Dalam dua tahun terakhir saja paling sedikit lima musibah terjadi di depo maupun kilang minyak Pertamina.

"Idealnya, dalam industri perminyakan dan gas, harus sudah dipastikan Zero Accident, Standar Operasional Pengawasannya harus ketat dan tidak bisa ditawar untuk semua pihak, apalagi pernah kejadian di tempat tersebut", ujarnya

Karena itu, ia mendesak Pertamina untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditanggung masyarakat, baik moril maupun materiil. Selanjutnya, ia juga mendesak Pertamina segera lakukan langkah preventif terhadap risiko susulan yang berpotensi diakibatkan oleh kebocoran pipa dan meledaknya pipa tersebut.

"Pertamina wajib menjaga stok ketersediaan pasokan BBM bagi masyarakat, karena kita tahu bahwa pipa BBM yang terbakar ini merupakan bagian dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. TBBM Plumpang adalah salah satu terminal BBM terpenting di Indonesia, yang mensupply ketersedian BBM di Indonesia", tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Nurhasan mengusulkan Komisi VII DPR membentuk Panja (Panitia kerja) investigasi terkait kebakaran Depo Plumpang yang menewaskan belasan orang ini.