halopedeka.com - Deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres di Pemilu 2024 yang diusung oleh Koalisi Perubahan antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dijadwalkan akan dilakukan pada 10 November 2022 urung dilakukan.
PKS dan Partai Demokrat disebut masih belum sepakat siapa yang akan menjadi cawapres yang akan mendampingi Anies sebagai Capres di Pemilu 2024. PKS menginginkan Ahmad Heryawan di posisi tersebut, sedangkan Partai Demokrat merasa Agus Harimurti Yudhoyono lebih layak.
Penundaan ini memunculkan sejumlah spekulasi soal kans Anies menjadi Capres, mengingat perolehan suara Partai Nasdem tak cukup untuk sendirian mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.
Apalagi pada saat yang sama, mencuat pula iming-iming posisi menteri untuk PKS, termasuk rayuan untuk bergabung dengan poros Gerindra-PKB. Pun dengan Partai Demokrat yang disebut bakal ditarik masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendukung Capres di Pemilu 2024.
Baca: Ganjar jadi Capres terpopuler di mata pemilih muda
Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai tertundanya rencana deklarasi Koalisi Perubahan karena situasi politik masih cair. Tetapi dia yakin koalisi Nasdem-Demokrat-PKS akan terbentuk dan solid mengusung Capres mereka di Pemilu 2024.
"Secara politik koalisi saat ini masih cair dan belum memiliki ikatan ideologis yang sama. Ikatan koalisinya masih sangat pragmatis sehingga memungkinkan tarik ulur masih akan terus terjadi hingga Februari 2023," ujar Ubedilah Badrun, Kamis (10/11/2022) sebagaimana dikutip Sindonews.
Ubedilah menyebutkan kemungkinan perubahan koalisi masih akan terjadi di semua kubu koalisi baik di kubu Nasdem-PD-PKS, Kubu KIB, maupun kubu Gerindra-PKB. Tetapi dia meragukan gula-gula politik yang ditawarkan kepada PKS saat ini akan diterima.
"Tawaran dua kursi menteri untuk PKS dari PKB saya duga tidak akan mungkin diterima PKS karena tradisi koalisi PKS saya cermati tidak dibingkai dari tawaran kursi tetapi ada bingkai lain yang secara kultural melekat pada PKS," tuturnya.
Baca: Survei ungkap Ganjar kian mengungguli Prabowo dan Anies
Ubedilah mengungkapkan hal tersebut terjadi saat era SBY, saat pilkada DKI, maupun saat mereka berkoalisi menduiung Prabowo saat 2014 maupun 2019 lalu. Hal yang sama juga terjadi pada Demokrat. Belum ada preseden di tingkat nasional Demokrat bisa bersatu dengan PDIP.
"Begitu juga Partai Demokrat yang memiliki pengalaman bekuasa selama 10 tahun, tidak mudah bagi Demokrat untuk menerima tawaran Golkar dkk yang menjadi bagian dari pemerintahan PDIP hampir 10 tahun ini," terang Ubedilah.
Ubedilah menilai, sejauh ini Partai Demokrat dan PKS masih memilih jalan oposisi dan terlihat merasa nyaman karena manuver Partai Nasdem yang mendukung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.
Koalisi Perubahan yang dibangun Nasdem-Demokrat-PS disebut Ubedilah akan tetap solid dan terbentuk. Partai Demokrat maupun PKS, di matanya, telah menghitung efek kejut Deklarasi Capres cawapres bersama Nasdem pada waktu yang tepat.
"Jadi sejauh ini koalusi tiga partai ini masih solid," pungkas dia.
