• Selasa, 29 November 2022

Dunia Puji Pengesahan UU TPKS sebagai Prestasi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

- Rabu, 16 November 2022 | 10:00 WIB
Ilustrasi. Tahun ini upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI akan dilaksanakan secara terbuka
Ilustrasi. Tahun ini upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI akan dilaksanakan secara terbuka

halopedeka.com - Pemerintah Indonesia yang menunjukkan sikap terbuka dalam dialog konstruktif selama Sidang Sesi ke- 41 dari Universal Periodic Review (UPR) atau peninjauan universal berkala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 9 November 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap sikap terbuka ini juga akan dilanjutkan dengan keterbukaan untuk menerima rekomendasi-rekomendasi yang telah diajukan oleh negara-negara lain yang hadir sebagai peninjau dalam mekanisme UPR ini, termasuk atas rekomendasi yang telah diajukan sejak siklus sebelumnya dan belum terlaksana. 

Mengawali sidang, pemerintah Indonesia (PEMRI) memberikan informasi mengenai capaian-capaian dan langkah-langkah yang telah diupayakan dalam pemajuan pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya terkait tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang telah diterima Indonesia dari sidang sebelumnya.

UPR merupakan mekanisme peninjauan bersama negara-negara anggota PBB terhadap kemajuan-kemajuan, tantangan maupun agenda dari anggota PBB yang dilakukan secara bergantian  dalam siklus 4,5 tahun sekali.

Bagi Indonesia, ini adalah siklus yang keempat kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada tahun2008, 2012, dan 2017. Sidang dipimpin secara bergantian oleh anggota Troika (tiga negara yang dipilih secara acak) selama 3,5 jam.

Secara bergiliran dalam urutan abjad masing-masing negara peninjau diberikan kesempatan selama 1,05 menit untuk menyampaikan pandangannya atas laporan dari PEMRI serta memberikan usulan tentang isu yang perlu mendapatkan perhatian atau langkah ke depan dalam bentuk rekomendasi.

Penyampaian pandangan dilakukan dalam tiga tahap dimana pada setiap tahapan PEMRI dapat memberikan tanggapan maupun informasi lanjutan atas hal yang menjadi perhatian atau direkomendasikan oleh negara lainnya. Laporan Indonesia dalam Sidang Sesi ke 41 tersebut  sebagaimana dapat diakses melalui situs web http://www.ohchr.org.

Komnas Perempuan mencatat bahwa negara-negara peninjau memberikan apresiasi pada berbagai capaian pemerintah Indonesia, antara lain melalui terbitnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Asasi Manusia 2021 – 2025 yang memfokuskan pada empat kelompok rentan yaitu perempuan, anak, disabilitas dan masyarakat adat.

Juga atas upaya pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak baik dalam perumusan laporan UPR ini maupun dalam langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi-rekomendasi terkait hak asasi manusia.  

Isu hak perempuan, khususnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menjadi salah satu isu prioritas dalam UPR ini. Berkait dengan itu, secara khusus laporan Indonesia menyebutkan hasil pemantauan Komnas Perempuan pada kebijakan diskriminatif yang berkurang dari 421 kebijakan diskriminatif pada tahun 2016 menjadi 305 di tahun 2022. Data ini menunjukkan upaya yang tengah berlangsung di Indonesia untuk menyikapi persoalan kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang menjadi salah satu isu yang mengemuka pada siklus UPR sebelumnya.

Halaman:

Editor: Pramesti Utami

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Usut Tuntas Kasus Tewasnya Mahasiswa UI

Senin, 28 November 2022 | 07:51 WIB

Guntur Hamzah akan dilantik Jadi Hakim MK

Rabu, 23 November 2022 | 07:17 WIB
X