• Selasa, 29 November 2022

RKUHP Dinilai Berpotensi Mengkriminalisasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

- Jumat, 18 November 2022 | 12:00 WIB
Ilustrasi RKUHP. Foto: pixabay
Ilustrasi RKUHP. Foto: pixabay

halopedeka.com - Pemerintah telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 9 November 2022.

Saran dan rekomendasi terkait RKUHP ini ditujukan untuk memastikan terintegrasinya perlindungan kelompok rentan dari diskriminasi dan kekerasan, antara lain perempuan termasuk lansia, anak dan penyandang disabilitas, serta memastikan pencegahan atau tidak terjadi penghukuman terhadap perempuan korban dalam norma pemidanaan yang berkaitan dengan hak kebebasan masyarakat sipil serta kekerasan berbasis gender. 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagai lembaga nasional HAM bermandat khusus, mengapresiasi rekomendasi pemerintah terkait RKUHP yang kini sedang dibahas di DPR tersebut.  

Seperti diketahui RKUHP terdaftar sebagai Prolegnas Jangka Menengah (2020-2024) dengan Pemerintah sebagai pihak inisiator dan merupakan carry over dari periode sebelumnya. Pembahasan RKUHP akan dilanjutkan dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Sidang  Paripurna karena sudah melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR RI dalam Pembahasan Tingkat I.

Pada 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atas saran DPR, telah menyelenggarakan sosialisasi draf RKUHP per September 2019 ke beberapa wilayah. Dalam perkembangannya, pada 4 Juli 2022 Pemerintah menyampaikan kembali RKUHP kepada DPR.  

Baca: Silang kata soal RKUHP

Komnas Perempuan telah menyusun masukan-masukan berupa Daftar Inventaris Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan atas RKUHP per 4 Juli 2022 dan telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah, serta Kantor Staf Presiden.

Pemerintah kembali melakukan dialog publik ke sebelas kota yang dimulai pada 23 Agustus 2022 untuk menghimpun masukan terutama fokus pada 14 isu krusial. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dengan Komisi III DPR RI tanggal 9 November 2022, Pemerintah menjelaskan bahwa RKUHP per 9 November 2022 yang kembali disampaikan kepada DPR merupakan hasil dialog publik. 

Atas RKUHP per 9 November 2022, Komnas Perempuan telah membaca dan mencermati khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, pasal-pasal berpotensi mengkriminalisasi perempuan korban, pidana mati,  agama dan kehidupan beragama. Enam tanggapan utama Komnas Perempuan sebagai berikut:

1.     Apresiasi Pemerintah dan DPR RI yang telah mengadopsi tanggapan DIM Komnas Perempuan Per 7 Juni 2022 dengan menegaskan bahwa: delik pidana terkait memudahkan percabulan dan persetubuhan, percabulan, persetubuhan, dan perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dengan penegasan Pasal 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 475 ayat (1) hingga Pasal 475 ayat (10) RKUHP Per 9 November 2022 sebagai TPKS.  

Halaman:

Editor: Pramesti Utami

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Usut Tuntas Kasus Tewasnya Mahasiswa UI

Senin, 28 November 2022 | 07:51 WIB

Guntur Hamzah akan dilantik Jadi Hakim MK

Rabu, 23 November 2022 | 07:17 WIB
X