Menpan RB Dukung Luhut Binsar Panjaitan Cegah Korupsi Dengan Digitalisasi Bukan OTT

Halopedeka.com-  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas mendukung pernyataan Luhut Binsar Panjaitan dan akan mendorong pencegahan korupsi dengan jalan digitalisasi.

Setelah sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marinves) melakukan kritik kepada KPK bahwa jangan terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga: Ini Alasan Febri Diansyah Bela Putri Candrawathi Bikin Masyarakat Berdecak

Menurut Luhut Binsar Panjaitan bahwa melakukan terlabu banyak OTT tidak baik citra negara menjadi tidak baik di mata internasional.

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Baca Juga: Terungkap 13 Fakta Profil Ibu Sofiatun Gudono di Tengah Isu Pernikahan Kaesang Pangarep-Erina Gudono

Menko Marinves mengatakan, Indonesia belum lama ini dipuji oleh Inggris karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali.

Korupsi di Indonesia justru sebaiknya harus diperangi dengan digitalisasi, bukan dengan OTT.

Baca Juga: Terlihat di Tangan dan Kuku Indikasi Gula Darah Tinggi

Dirilis dari laman KemenpanRB oleh halopedeka.com, juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan akan mendorong pencegahan korupsi dengan jalan digitalisasi.

“digitalisasi jadi target reformasi birokrasi kami, sehingga demikian jika digitalisasi ini jalan, akan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan terkait pencegahan korupsi,” ujar Abdullah Azwar Anas dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta (20/12/2022).

Baca Juga: Ini Syarat Guru Non Sertifikasi Dapat Tunjangan Tambahan dari Kemendikbud Ristek

Abdullah Azwar Anas menyontohkan dengan target prioritas Presiden yang menargetkan belanja produk dalam negeri lewat e-katalog.

Seperti, beberapa kabupaten/kota telah membuktikan bahwa belanja melalui e-katalog menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi.