• Selasa, 7 Februari 2023

Presiden Akui Ada Pelanggaran HAM Berat dalam 12 Peristiwa di Masa Lalu

- Rabu, 11 Januari 2023 | 18:00 WIB
Walau ekonomi memburuk mayoritas Masyarakat Puas terhadap Kinerja Presiden Jokowi. (Pramesti utami)
Walau ekonomi memburuk mayoritas Masyarakat Puas terhadap Kinerja Presiden Jokowi. (Pramesti utami)

halopedeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya pelanggaran  hak asasi manusia (HAM) berat dalam 12 peristiwa. Presiden Jokowi jug amenegaskan menegaskan kesungguhan pemerintah agar pelanggaran HAM Berat tidak terjadi lagi di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai menerima Laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/01/2023) pagi.

“Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM Berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, dirinya telah membaca dengan seksama laporan dari Tim PPHAM dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada berbagai peristiwa.

“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM Berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” ujarnya.

Presiden pun sangat menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran HAM Berat yang terjadi di masa lalu, yaitu:
1. Peristiwa 1965-1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989;
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa tahun 1997-1998;
6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999;
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999;
10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002;
11. Peristiwa Wamena, Papua di 2003, dan
12.Peristiwa Jambo Keupok di Aceh tahun 2003.

Kepala Negara juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Berat.

“Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memulihkan hak korban serta menjaga agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Halaman:

Editor: Pramesti Utami

Tags

Terkini

Paket Wisata Gratis Buat Delegasi ATF 2023

Kamis, 2 Februari 2023 | 08:23 WIB

PKB Kaji Penghapusan Jabatan Gubernur, Ini Alasannya

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:00 WIB

Komisi VIII DPR Putuskan Biaya Haji pada 13 Februari

Kamis, 26 Januari 2023 | 12:00 WIB

Perkiraan Cuaca Wilayah Jabodetabek

Kamis, 26 Januari 2023 | 09:59 WIB

Presiden: Usulan Kenaikan Biaya Haji Masih Dikaji

Rabu, 25 Januari 2023 | 09:00 WIB
X