• Selasa, 7 Februari 2023

ASN Bersikap Netral dalam Pemilu

- Kamis, 12 Januari 2023 | 14:44 WIB

halopedeka.com - Aparatur Sipil Negara bersikap netral. Pelaksanaan pemilihan umum direncanakan berlangsung pada tahun 2024.

Tahapan-tahapan kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik.

Fungsi pemilu sendiri dalam sistem demokrasi diantaranya, yaitu : Pertama, menjamin setiap warga negara dalam melaksanakan hak politiknya baik memilih atau dipilih. Ruang partipasi politik dibuka lebar, dengan memberikan kesempatan semua warga negara, tanpa kecuali untuk memilih pemimpin atau menjadi pemimpin. Kedua, sarana pendidikan politik bagi warga negara, kontestasi elektoral diharapkan para pemilih semakin kritis dalam menentukan pilihan, terdapat debat kandidat ketika penyampaian visi, misi, dan program politik. Dengan adanya debat kandidat, pemilih bisa mengkritisi semua program politik ditawarkan partai politik atau kandidat dalam kontestasi nasional atau lokal, sehingga membentuk karakteristik pemilih rasional dan mandiri. Ketiga, sarana perubahan politik secara damai, artinya pemilu menjadi alat masyarakat dalam memberikan reward and punishment kepada elit berkuasa, maksudnya menghukum mereka dinilai tidak menjalankan amanah dengan baik, tidak memilih kembali di pemilu berikutnya, atau memilih kembali elit di nilai berhasil dalam menjalankan tugas berintegritas.

Aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 terdiri dari (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan (2) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Baca Juga: Waspadai Dampak Penyakit Diabetes

Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS atau PPPK berdasarkan peraturan pemerintah dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dilarang mendukung salah satu pasangan dalam Pilpres atau Pilkada.

Pelarangan itu memiliki tujuan menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta menjamin pelayanan adil dan setara bagi semua kelompok atau komponen di masyarakat tidak membeda-bedakan afiliansi politiknya.

Harapannya, Pelaksanaan pemilihan umum menjadi profesional. Semua proses dilakukan secara objektif. (*)

Editor: Misbah F

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peta Koalisi Partai di Pilpres 2024

Kamis, 2 Februari 2023 | 19:00 WIB
X