• Selasa, 7 Februari 2023

PIlkada di Papua Sering Memicu Konflik Pemerintah Diminta Lakukan Antisipasi

Pramesti Utami
- Kamis, 12 Januari 2023 | 19:00 WIB
Kucuran dana Otsus Papua dan perebutan sumber daya  dinilai sebagai pemicu korupsi di Papua yang diduga melibatkan Lukas Enembe. Foto; istimewa
Kucuran dana Otsus Papua dan perebutan sumber daya dinilai sebagai pemicu korupsi di Papua yang diduga melibatkan Lukas Enembe. Foto; istimewa

halopedeka.com - Dalam konteks Papua, pilkada langsung tak jarang menjadi sumber konflik baru yang menelan banyak korban jiwa, rusaknya fasilitas publik, serta berhentinya roda pemerintahan. Tingginya intensitas konflik juga menempatkan dua provinsi di Papua dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 dan 2018.

Kami para peneliti dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada melakukan studi untuk melihat peta dan sumber konflik pilkada langsung di Papua tahun 2005 hingga 2020. Hasil studi menunjukkan pilkada langsung di Papua tidak pernah sepi dari konflik, mulai dari prapelaksanaan hingga pascapilkada. Aktor yang terlibat juga beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, tokoh masyarakat, dan penyelenggara pilkada.

Deretan konflik di tiap tahapan Pilkada Papua

Intensitas konflik yang tinggi menempatkan Papua masuk zona merah pelaksanaan pilkada langsung. Konflik bahkan terjadi hampir di setiap tahapannya.

Pertama, konflik di tahap pendaftaran calon.

Gambaran konflik tahap pendaftaran dapat dilihat pada pilkada Kabupaten Puncak tahun 2011. Konflik bermula ketika Partai Gerindra memberikan rekomendasi ganda terhadap dua pasangan calon (paslon) – Elvis Tabuni-Hery Dosinaen dan Simon Alom-Yosia Tenbak.

Konflik antar pendukung kedua paslon itu bergeser menjadi perang saudara yang mengakibatkan 53 orang meninggal, ratusan luka-luka, dan puluhan rumah serta perkantoran hangus terbakar. Roda pemerintahan juga lumpuh karena konflik berkepanjangan.

Konflik serupa turut terjadi pada pilkada Kota Jayapura tahun 2010, Kabupaten Mappi pada 2016, dan Kabupaten Mimika pada 2018.

Kedua, konflik selama masa kampanye.

Pada tahap ini, konflik sering kali terjadi ketika antarmassa pendukung paslon bertemu saat kampanye terbuka.

Contohnya, dua massa pendukung paslon Pilkada Kabupaten Tolikara pada 2012 berpapasan dan mengakibatkan aksi saling ejek hingga berujung lempar batu dan saling panah. Kejadian ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 28 terluka, serta beberapa rumah dan perkantoran habis terbakar.

Halaman:

Editor: Pramesti Utami

Sumber: The Conversation

Tags

Terkini

Peta Koalisi Partai di Pilpres 2024

Kamis, 2 Februari 2023 | 19:00 WIB
X