ASN BIsa Jadi Panitia Penyelenggara Pemilu 2024, Ini Syaratnya

- Sabtu, 14 Januari 2023 | 15:00 WIB
Ilustrasi Pemilu 2024, MK tolak gugatan PKS terkait Presidential Threshold.  (KPU)
Ilustrasi Pemilu 2024, MK tolak gugatan PKS terkait Presidential Threshold. (KPU)

halopedeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan aparatur sipil negara ASN menjadi panitia penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 tidak menyalahi aturan. 

Wapres mengatakan, kebijakan tersebut hanya sementara di Pemilu 2024 dan untuk daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi sebagai panitia pemilu, seperti daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T).

“Keterlibatan ASN di Pemilu 2024 itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan, maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc, sementara,” ujar Wapres menjawab pertanyaan wartawan, di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (12/01/2023).

Baca: Partai-partai Kehendaki Pemilihan Langsung di Pemilu 2024

Namun Wapres mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan menghadapi tahun politik saat ini.

“Saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral, itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya.

Wapres menambahkan, asas netralitas juga mengikat panitia penyelenggara pemilu tak terkecuali Pemilu 2024. Sehingga, seorang ASN yang menjadi panitia Pemilu 2024 akan tetap terjaga kewajiban netralitasnya.

“Sebagai penyelenggara [pemilu] kan memang harus netral. Jadi kalau [menjadi] penyelenggara itu tidak harus kemudian dia tidak netral, tetap netral, dan sifatnya juga ad hoc. Nanti selesai dia kembali menjadi ASN,” tandasnya.

Baca: Ganjar Pranowo masih unggul di berbagai jajak pendapat

Netralitas ASN diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.


Baca artikel asli di sini  

Editor: Pramesti Utami

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Puan Maharani Temui Jokowi, Apa yang Dibahas?

Sabtu, 25 Maret 2023 | 13:00 WIB

Seperti Ini Roadmap Menuju Visi Indonesia 2045

Jumat, 17 Maret 2023 | 13:00 WIB

Biaya Haji Khusus

Minggu, 12 Maret 2023 | 13:00 WIB
X