Komnas Perempuan: Pernyataan Presiden Beri Harapan Baru Bagi PRT

halopedeka.com - Komnas Perempuan mengapresiasi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mendukung percepatan penetapan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pada Rabu, 18 Januari 2023.

Pernyataan dukungan tersebut dinilai sebagai komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan pengakuan dan pelindungan bagi para pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia yang hingga kini belum memiliki payung hukum.

"Pernyataan tersebut memunculkan harapan-harapan baik bahwa setelah 19 tahun lamanya RUU PPRT terus diadvokasikan oleh berbagai pihak, akan segera  dibahas dan disahkan," demikian pernyataan tertulis Komnas Perempuan yang diterima Jumat (20/1/2023).

Komnas Perempuan mencatat, kerentanan berlapis  perempuan PRT yang merupakan jumlah terbanyak dan terus bertambah di sektor kerumahtanggaan tanpa pengakuan dan pelindungan yang utuh dari pemerintah.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat ada 2.344 kasus yang dialami PRT dari 2005-2022 yang dilaporkan oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sendiri telah menerima 29 kasus pengaduan PRT sepanjang 2017 – 2022, dengan bentuk kekerasan yang beragam mulai dari kekerasan fisik hingga gaji tidak dibayar.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti dengan komitmen serupa di DPR RI untuk menjadikan RUU PPRT sebagai usul inisiatif DPR RI agar dapat melangkah ke tahap pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa kehadiran peraturan yang komprehensif akan menjamin perlindungan PRT. Tiga poin utama yang ditekankan dalam RUU PPRT adalah adanya pengakuan PRT sebagai pekerja, pelindungan bagi PRT tidak hanya terbatas pada pelindungan atas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi juga pada adanya pengaturan terkait perjanjian kerja, jaminan atas hak dan pelindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak pekerja lainnya,

"Dan ketiga  pengaturan terhadap pemberi kerja dan penyalur kerja demi memastikan keseimbangan posisi tawar dan menghapuskan perdagangan orang. Prinsip dan nilai kekeluargaan tetap dijaga bersama seiring dengan peningkatan profesionalitas kerja dalam konteks pekerjaan kerumahtanggaan," tambah pernyataan tersebut.

Selain berdampak baik terhadap upaya pelindungan PRT domestik, adanya pernyataan dukungan Presiden RI tersebut dapat mendorong komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan negara lain yang lebih berpihak pada PRT migran Indonesia di luar negeri.

Dampak lain adalah, citra positif Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa sebagai negara yang menjamin hak-hak asasi kelompok rentan khususnya PRT migran sebagaimana diamanatkan konvensi-konvensi HAM internasional dan Konstitusi RI dan memastikan prinsip bisnis dan HAM berlaku bagi PRT migran.