Benarkah Pemerintah Lebih Mendengar Media Asing?

Pramesti Utami
- Senin, 6 Februari 2023 | 15:00 WIB
Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara
Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara
Foto: Getty Images/AFP/F. Naeem
-
-

#144 Malaysia

 

Undang-undang Percetakan dan Penerbitan Malaysia memaksa media mengajukan perpanjangan izin terbit setiap tahun kepada pemerintah. Regulasi tersebut digunakan oleh pemerintahan Najib Razak untuk membungkam media yang kritis terhadap pemerintah dan aktif melaporkan kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya. Selain itu UU Anti Penghasutan juga dianggap ancaman karena sering disalahgunakan.

Foto: Getty Images/R. Roslan
-
-

#155 Turki

 

Perang melawan media independen yang dilancarkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pasca kudeta yang gagal 2016 silam menempatkan 231 wartawan di balik jeruji besi. Sejak itu sebanyak 16 stasiun televisi, 23 stasiun radio, 45 koran, 15 majalah dan 29 penerbit dipaksa tutup.

Foto: picture-alliance/dpa/U. Baumgarten
-
-

#161 Mesir

 

Enam tahun setelah Revolusi Januari, situasi kebebasan pers di Mesir memasuki masa-masa paling gelap. Setidaknya sepuluh jurnalis terbunuh sejak 2011 tanpa penyelidikan profesional oleh kepolisian. Saat ini paling sedikit 26 wartawan dan awak media ditahan di penjara. Jendral Sisi terutama memburu wartawan yang dicurigai mendukung atau bersimpati terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin.

Foto: Reuters/A.A.Dalsh
-
-

#165 Iran

 

Adalah hal ironis bahwa kebebasan pers menjadi salah satu tuntutan revolusi yang menanggalkan kekuasaan Shah Iran pada 1979. Namun janji itu hingga kini tidak ditepati. Iran masih menjadi kuburan dan penjara terbesar bagi awak media, tulis Reporters Sans Frontières. Saat ini tercatat 29 wartawan dipenjara dan belasan media independen diberangus oleh pemerintah.

Foto: MEHR
-
-

#168 Arab Saudi

 

Berada di peringkat 168 dari 180 negara, Arab Saudi nyaris tidak mengenal pers bebas. Internet adalah satu-satunya ranah media yang masih menikmati sejumput kebebasan. Namun ancaman pidana tetap mengintai blogger yang nekat menyuarakan kritiknya, seperti kasus yang menimpa Raif Badawi. Ia dihukum 10 tahun penjara dan 10.000 pecutan lantaran dianggap melecehkan Islam. (rzn/yf - sumber: RSF)

Foto: imago/Mauersberger
-
-
 
 
 
9 foto
9 foto

Ia menyayangkan bahwa di masa depan, isu-isu seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan pers akan cenderung semakin marjinal, karena diangggap sudah berjalan dengan sendirinya. Sebaliknya, isu-isu yang menyangkut ekonomi atau bisnis akan semakin dijadikan kerangka pikir oleh media asing. Ia menjelaskan tentang potensi intervensi privasi, tapi dikemas dengan menggambarkan implikasinya ke bisnis dan turisme, seperti yang belakangan ramai diberitakan.

"Ini juga lebih membuat media asing lebih dilihat lagi oleh otoritas Indonesia," ujar Masduki kepada DW Indonesia. Ia mengatakan, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat sensitif terhadap berita-berita yang dinilai berdampak pada pertumbuhan ekonomi atau pembangunan.

Masalah ekonomi akan lebih didengar

Dengan kata lain, Masduki menjelaskan, berita-berita yang mengangkat tema yang berpotensi merugikan ekonomi berpotensi lebih didengar oleh pemegang kekuasaan.

"Ini dibuktikan dengan reaksi yang kemarin, jadi ketika ada berita bahwa KUHP berpotensi mengurangi turis asing, karena ada pasal yang memaksa mereka membuktikan hubungan perkawinannya, memaksa mereka untuk membuka identitas kehidupan pribadinya, diksi mengganggu ekonomi itu yang sebetulnya membuat pemerintah segera bereaksi. Kepentingan ekonomi yang menyangkut antarnegara itu yang menjadi prioritas, sehingga kalau itu diganggu, di-frame oleh media asing, reaksinya akan cepat," kata Masduki.

Hal senada juga dinyatakan oleh Jerome Wirawan. Menurutnya, sejak awal berkuasa, pemerintahan Presiden Jokowi sangat mengedepankan investasi asing, kemudahan untuk berbisnis, pembaruan infrastruktur agar Indonesia dapat menjadi negara tujuan bagi investor asing yang akhirnya diharapkan akan meningkatkan perekonomian. Karenanya, ketika tujuan utama ini banyak disoroti dan berpotensi terimbas, pemerintah pun cepat memberikan tanggapan.

"… Itu sebuah ironi. Selama ini kita bersuara, bahwa kita akan minim kebebasan berekspresi dan bahwa kebebasan kita dikekang, pemerintah diem aja. Tapi ketika kebijakan utamanya terimbas, baru mereka bersuara," ujar Jerome.

Namun di luar semua itu, Jerome mengatakan, selain tentang ekonomi, banyak hal tentang Indonesia yang tetap menarik dan berpotensi menjadi berita bagi media di luar Indonesia.

Ia mencontohkan antara lain mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tambang nikel, hingga perubahan iklim. "Indonesia menurut saya adalah gudangnya berita. Kita punya potensi berita dari A sampai Z," pungkas Jerome kepada DW Indonesia. 

Halaman:

Editor: Pramesti Utami

Sumber: DW.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X